Jumat, 02 Agustus 2013

uu no.28 tahun 2009


 BAB I
Pendahuluan
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1]
Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No 33 Tahun 2004, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber-sumber PAD.
Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah telah diganti sebanyak dua kali. Yang pertama pada tahun 2000 dan yang ke dua pada tahun 2009. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.
Sebagai salah satu bagian dari continuous improvement, maka Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini setidaknya memperbaiki 3 (tiga) hal pokok, yaitu penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah (Local faxing empowerment), serta peningkatan efektifitas pengawasan.
Berdasarkan keterangan di atas, untuk itu penulis akan menjelaskan mengenai implementasi UU N0 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan akan di fokuskan pada pajak restoran yang di berlakukan 10% di Kota Padang.
BAB II
Pembahasan
Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering[2]. Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak adalah dengan memberlakukan pajak restoran sebesar 10 persen. Pemberlakuan pajak terhadap restoran diterapkan karena dinilai sudah masuk dalam objek pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 23 : “Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering”. Namun, undang-undang ini perlu diperjelas terlebih dahulu apakah memang undang-undang yang akan dijadikan acuan ini sudah sesuai dan tepat, jangan sampai penerapan pajak justru mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat, hal ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 10 yang ada dalam undang-undang tersebut:
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Kemudian, dari pasal 40 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pajak restoran adalah sebesar 10%. Namun, disini tidak disebutkan nilai (omset atau keuntungan) minimal yang didapat oleh restoran sehingga dapat dikategorikan sebagai wajib pajak. Hal ini jelas saja membuat para pengusaha restoran di Kota Padang yang baru berkembang menjadi cemas.
Di UU ini juga tidak dirinci secara jelas bagaimana formulasi perhitungan pajak untuk restoran sehingga ada kemungkinan perumusan formula yang menguntungkan beberapa pihak saja atau langsung mengambil batas maksimal. Jadi, Proses penyetoran pajak hendaknya harus diperjelas dalam peraturan pemerintahan daerah, agar tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan. Restoran yang akan menjadi wajib pajak haruslah restoran yang memang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, jangan sampai undang-undang ini menjadi alat untuk memeras rakyat kecil.
Kita juga harus mengacu pada syarat pemungutan pajak, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya.[3] Syarat-syaratnya antara lain, pertama, syarat keadilan. Yaitu pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Yaitu seperti mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pemungutannya yaitu dengan memberi hak bagi wajib untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Dalam implementasinya, pemerintah tidak menetapkan batasan penghasilan minimalnya, sehingga pengusaha restoran kecil pun menjadi cemas.
Kedua yaitu syarat yuridis, yaitu didasarkan pada undang-undang. Undang-undang disini yaitu tentu saja UU No 28 Tahun 2009, namun, menurut penulis, masih perlu dilakukan revisi ulang agar pajak dan retribusi dilaksanakan tepat sasaran. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pengusaha warung tegal yang sudah memiliki omzet dan keuntugnan yang besar yang menjadi wajib pajak, bukan mereka yang masih tertatih dalam mengais rejeki melalui warung yang mereka bangun. Kelompok pengusaha kecil ini telah terbiasa dengan tata cara yang sederhana, pemerintah daerah bertanggung jawab besar untuk memberikan pelajaran tentang apa yang harus mereka lakukan, hak serta kewajiban yang mereka miliki.
Ketiga yaitu syarat ekonomis, dimana pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Untuk pengusaha restoran sendiri, penerapan undang-undang ini akan berakibat besar bagi usahanya. Para pengusaha yang mayoritas berasal dari masyarakat menegah ke bawah dan pendidikan minim ini harus bersusah payah mencoba mengerti mengenai peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha mereka, baik acuan dasar, cara perhitungan dan penyetorannya.
Keempat yaitu syarat finansial, dimana pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, artinya biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
Kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana, karena akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.



BAB III
KESIMPULAN

Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak untuk restoran adalah langkah yang memiliki dua sisi. Sisi positifnya adalah, pemberlakuan ini akan membantu pemerintah untuk mengembangan daerah serta masyarakat jika peraturan yang melandasi serta pelaksanaan dilapangan sesuai dengan yang ditetapkan.
Namun, jangan dilupakan bahwa jika sejak awal peraturan yang buat sebagai acuan serta pelaksanaan dilapangan sudah tidak tepat, adil dan tegas maka akibat negatif akan semakin besar terasa bagi masyarakat, kalangan menengah kebawah pada khususnya. Penulis menganggap peran pemerintah dan masyarakat untuk saling membantu, menjaga dan mengawasi adalah faktor utama untuk membuat pelaksannan undang-undang ini memberikan hasil yang baik bagi masyarakat, bangsa dan negar








PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dimana sebelumnya telah diubah beberapa kali dengan UU No.34 Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 1997, telah berlaku sejak disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009. Melalu UU PDRD, diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
Dalam UU PDRD 2009, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengadakan pemungutan PDRD dalam pelaksanaan otonomi selain mempertimbangkan kriteria-kriteria yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketepatan PDRD. PDRD yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Richard M. Bird memiliki kriteria, yaitu:[1]
  1. Mudah dikelola oleh pemerintah daerah setempat (easy to administer locally)
  2. Dipungut utamanya dari penduduk lokal (imposed mainly on local resident)
  3. Tidak menimbulkan masalah harmonisasi atau kompetisi antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Selain itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan pajak sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak antara lain:
  1. Fungsi budgeter yaitu bahwa pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
  2. Fungsi regulator yaitu bahwa pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.
Mengingat begitu pentingnya peran PDRD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan local taxing power kemudian dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan memberikan diskresi (keleluasaan) kepada daerah untuk menetapkan tarif. Disamping itu, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah juga dinaikkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan dan kondisi daerahnya.
Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, penguatan local taxing power juga diberikan pada daerah propinsi yang memiliki diskresi atau kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah dengan batasan tarif minimum dan maksimum. Pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut akan mempermudah daerah mengaitkan pengenaan tarif dengan tingkat pelayanan (the benefit tax-link). Daerah dapat mendesain kebijakan tarif pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengenakan tarif pajak yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, atau menurunkan tarif pajak untuk menarik investasi ke daerahnya. [2]
Dalam UU No.28 Tahun 2009, Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak, yaitu :
  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB & KAA);
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB & KAA);
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & AP);
  5. Pajak Rokok.
Sementara itu, jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan penambahan 3 (tiga) jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru, yaitu PBB Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet. Penerimaan pajak yang selama ini dipungut oleh Pusat, yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB memang telah diserahkan kepada daerah sehingga tidak akan banyak berdampak terhadap tambahan beban masyarakat. Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak baru yang dapat dipungut oleh beberapa daerah apabila memiliki potensi pajak yang memadai.
Pemberlakuan pemungutan pajak baru tersebut dilakukan secara bertahap. BPHTB telah dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah mulai 1 Januari 2011, sedangkan Pajak Rokok dan PBB Perdesaan dan Perkotaan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2014. Selama masa peralihan tersebut, Pemerintah memberikan berbagai fasilitasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam UU ini, penerimaan beberapa jenis pajak daerah di earmarking” dimana daerah dipacu untuk secara bertahap dan terus menerus melakukan perbaikan (sustainable development) kualitas pelayanan publik di daerahnya untuk mendanai pengeluaran yang berkaitan dengan pajak yang dipungut.
Sebagai contoh, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi umum.  50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.
Berbagai kondisi ideal yang menjadi tujuan dari pembentukan UU PDRD 2009 sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata dalam prakteknya dan pengaturan operasional di daerah menghadapi berbagai hambatan. Berikut ini paparan mengenai hal-hal yang mendasari perlunya dilakukan perubahan atau revisi di dalam UU PDRD:
  1. I.       SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah yang dindikasikan dengan meningkatnya pendapatan melalui penggalian potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya.[3]   Upaya Pajak (Tax Effort) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Tax effort menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki.
Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut. [4] Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diberi kewenangan yang sifatnya dibatasi atau tidak boleh melebihi apa yang diatur oleh undang-undang (closed-list) untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, disebut sistem tertutup.
Di satu sisi banyak daerah belum kreatif mengembangkan potensinya sehingga jenis pungutan daerah baik pajak dan retribusi daerah yang memenuhi kriteria masih relatif kecil dalam mengangkat PAD. Sedangkan di sisi lain banyak daerah yang terlalu kreatif dalam mengembangkan pungutan daerah, namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diantaranya terpaksa dibatalkan oleh pemerintah.
Kondisi pertama dimana ada beberapa daerah yang memiliki sumberdaya yang berlimpah ternyata belum mampu meninggalkan ketergantungannya pada keuangan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah, dimana target PAD nya sangat jauh di bawah DAU yang diterima. Pada akhirnya UU PDRD tidak memberikan insentif bagi daerah untuk menggunakan anggaran secara efisien.