Kamis, 18 Juli 2013

contoh soal pajak penghasilan


Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.
Contoh pasal 21:
Peri Irawan adalah pegawai tetap di PT Majutex. PT Majutex merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industri pertenunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 17114. Pada bulan Maret 2009 Peri Irawan memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebesar Rp5.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000. Peri Irawan menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).
[a.] Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Maret 2009:
Penghasilan bruto sebulan Pengurangan: Rp 5.000.000
- Biaya jabatan 5% x Rp 5.000.000 =(Rp 250.000)
- Iuran Pensiun (Rp 25.000)
Penghasilan Neto sebulan Rp 4.725.000
Penghasilan neto setahun Rp.4.725.000 x 12 = Rp56.700.000

PTKP setahun:
- untuk WP sendiri (Rp 15.840.000)
- tambahan WP kawin (Rp 1.320.000)
- tambahan untuk 2 orang anak (Rp 2.640.000)
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 36.900.000
Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp36.900.000 = Rp 1.845.000
Pasal 21 terutang sebulan Rp 1.845.000/12 = Rp. 153.750

[b.] Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan [take home pay] apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung pemerintah
Penghasilan bruto sebulan Rp 5.000.000
Dikurangi iuran pensiun Rp (25.000)
Dikurangi PPh Pasal 21 terutang Rp (153.750)
Besarnya penghasilan yang diterima Rp 4.821.250

[c.] Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan [take home pay] apabila PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah
Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak DTP Rp 4.821.250
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Rp 153.750
Besarnya penghasilan yang diterima Rp 4.975.000


Pengertian PPh pasal 22
Adalah Pajak yang dipungut berkenaan dengan kegiatan di bidang impor/ kegiatan usaha dibidang lain

Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat
FINAL yaitu pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan dapat di kreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT tahunan)
Tidak FINAL

COTOH SOAL:
Menghitung PPh 22 Atas Import Yang Mempunyai API
PT UTAMI mengimport barang elektronik yang mempunyai API dengan harga faktur US$ 100.000,-. Biaya asuransi 2%, Biaya angkut 5% dari harga faktur, tarif masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 20% dan 10% dari CIF. Kurs yang berlaku per US$1.00 = 8500
Jawaban:
Menentukan nilai import
- harga faktur US$ 100.000
- biaya asuransi 2% x US$ 100.000 US$ 2.000
- biaya angkut 5% x US$ 100.000 US$ 5.000
CIF US$ 107.000
Kursnya yang berlaku US$ 1.00 = Rp. 8.500,-
CIF (dalam rupiah) US$ 107.000 x Rp. 8.500,- Rp. 909.500.000
Tambahan:
Bea masuk 20% x Rp. 909.500.000 Rp. 181.900.000
Bea masuk tambahan 10% x Rp. 909.500.000 Rp. 90.950.000
Nilai import Rp. 1.182.350.000

Menghitung PPh 22 Import dengan menggunakan API
2,5% x Rp. 1.182.350.000 Rp. 29.558.750

Pada contoh ini importer tidak menggunakan API, besarnya PPh 22:
7,5% x Rp. 1.182.350.000 Rp. 88.676.250


Pengertian PPh Pasal 25
Pajak Penghasilan (disingkat PPh) dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Nah, karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.
Dengan cara seperti itu tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25.
Contoh Kasus pasal 25

Tn. Boy Candra (K/1) mempunyai data penjualan tahun 2009 dengan penghasilan neto sebesar Rp 95.000.000 sedangkan ditahun 2005 menderita kerugian Rp 15.000.000. Pajak yang telah dibayar antara lain PPh Pasal 21 Rp 2.000.000, PPh Pasal 22 Rp 100.000, PPh Pasal 23 Rp 500.000 dan PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan sebesar Rp 1.500.000 serta angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar sebesar Rp 9.500.000. Berapakah Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2009 dan berapakah pajak lebih / kurang bayar ditahun 2010?

Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 :
Penghasilan Neto                                                                    Rp 95.000.000
Penghasilan Tidak teratur                                                       Rp                 0  -
Penghasilan Teratur                                                                 Rp 95.000.000
Kompensasi Kerugian tahun (2005)                                       Rp 15.000.000  -
Penghasilan Neto Usaha                                                         Rp 80.000.000
PTKP (K/1)                                                                             Rp 18.480.000  -
Penghasilan Kena Pajak                                                          Rp 61.520.000
Pajak Penghasilan Terhutang :
5 % x Rp  50.000.000 = Rp 2.500.000
15 x Rp 11.520.000    = Rp 1.728.000 +
Jumlah Pajak Penghasilan Terhutang                                      Rp 4.228.000
Kredit Pajak Penghasilan
§  PPh Pasal 21               = Rp 2.000.000
§  PPh Pasal 22               = Rp    100.000
§  PPh Pasal 23               = Rp    500.000
§  PPh Pasal 24               = Rp 1.500.000   +
Jumlah kredit Pajak                                                     Rp 4.100.000  -
Pajak Yang Masih Harus Dibayar Sendiri                  Rp    128.000
PPh Pasal 25 yang sudah dibayar                               Rp 9.500.000  -
Lebih Bayar                                                                Rp 7.690.000

Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Tahun 2008 : Rp 9.500.000 / 12 = Rp 791.000











PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Surat Pemberitahuan Masa harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23
1. Pemotong PPh Pasal 23:
a. badan pemerintah;
b. Wajib Pajak badan dalam negeri;
c. penyelenggaraan kegiatan;
d. bentuk usaha tetap (BUT);
e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
f. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
a. WP dalam negeri;
b. BUT
PPh Pasal 23 Bersifat FINAL

q  Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi : 15% x jumlah bruto
q  Persewaan Tanah dan Bangunan : 10% x Nilai Bruto Persewaan
Nilai Persewaan adalah jumlah biaya yang dibayarkan, biaya perawatan, keamanan dan fasilitas lainnya

Contoh Soal :

1.      PT Sukses membayar tagihan sewa bus (untuk jemputan karyawan) kepada PO. Lancar Terus sebesar Rp 3.300.000 (termasuk PPN 10%). Hitung PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh   PT. Sukses!

Pajak Penghasilan atas Sewa sebesar :
= 15% x 10%  x Penghasilan bruto (Tanpa PPN)
= 1,5% x (100/110 x 3.300.000) = Rp 45.000
Yang melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 adalah PT. Sukses

2.      Seorang wajib pajak pada tahun 2007 menerima penghasilan yang berasal dari jasa perancang interior dan pertanaman sebesar Rp 75.000.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan tersebut?

PPh Pasal 23 : 15 %  x 30% x Rp 75.000.000 = Rp 3.375.000

Pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumberdari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) diIndonesia.
Pemotong PPh Pasal 26
- Badan Pemerintah;
- Subjek Pajak dalam negeri;
- Penyelenggara Kegiatan;
- BUT;
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selainBUT di Indonesia.

Contoh:pasal 26
suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 Contoh 2:
Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).
 Contoh 3:
Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap  
Di Indonesia dalam tahun 2009                 Rp 17.500.000.000,00   
PPh : 28% x Rp17.500.000.000,0=            Rp  4.900.000.000,00 (-)   
                                                                            _________________
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak       Rp 12.600.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang
20% x Rp12.600.000.000 = Rp2.520.000.000,00



Contoh: pasal 25
PT kartika menyampaikan SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2006 pada
tanggal 29 Maret 2007 dengan data sebagai berikut:
Pajak yang terutang Rp200.000.000. Kredit pajak terdiri dari PPh pasal 22 Rp25.000.000; PPh pasal 23 Rp35.000.000; PPh pasal 24 Rp20.000.000. jika besarnya angsuran PPh pasal 25 bulan Desember 2006 Rp8.000.000. Hitunglah besarnya angsuran PPh pasal 25 selama tahun 2007.
Pajak penghasilan yang terutang                                                         Rp200.000.000
Kredit pajak:
PPh pasal 22                                        Rp25.000.000
PPh pasal 23                                        Rp35.000.000
PPh pasal 24                                        Rp20.000.000
Total kredit pajak                                                                                Rp   80.000.000 (-)
Dasar penghitungan angsuran                                                             Rp.120.000.000

Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Pebruari 2007 adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan Desember tahun 2006, yaitu Rp8.000.000.
Besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai bulan Maret tahun 2007 adalah:
Rp120.000.000 : 12 = Rp10.000.000
           
PPH Pasal 24
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
Ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri
Batas maximum kredit pajak Luar Negeri
A. Hanya atas pajak yang lansung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri dan
B. Paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yangdihitung menurut perbandingan antara perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak atau paling tinggi sama dengan pajak terutang atas penghasilan ken apaak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.
Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan , penentuan sumber penghasilan adalah;
1. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan
2. Penghasilan berupa bunga, royalty dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalty, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah Negara tempat harta tersebut terletak
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa , pekerjaan dan kegiatan adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada
5. Penghasilan bentuk usaha tetap dalah Negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan atau melakukan usaha

.
Contoh
a. PT. MAJU MUNDUR memperolah penghasilan bersih dari usahanya di Singapore sebesar Sin $ 100.000,- sebelum pajak, kurs pajak saat penerimaan pembayaran dari Singapore adalah Sin $ 1 = 6.000,-, misalkan tarif pajak di
Singapore 10%. Akuntansi Sin $ 100.000,- x Rp. 6.000,- = Rp. 600.000.000,- Pajak penghasilan pasal 24 yang oleh Singapore 10% x Rp. 600.000.000,- = Rp. 60.000.000,-
b. PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh keuntungan sebesar US$ 100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut :
Keuntungan Z Inc. US$ 100,000.00
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. (48%) US$ 48,000.(-) US$ 52,000.00
Pajak atas dividen (38%) US$19,760.00 (-)
Dividen yang dikirim ke Indonesia US$ 32,240.00
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Pengertian
Pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.
Permohonan kredit pajak luar negeri
Agar pajak yang terutang atau dibayar di Luar Negeri dapat dikreditkan, maka WP harus menyampaikan surat permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan sbb :
laporan keuangan tentang peghasilan yang berasal dari Luar Negeri
foto kopi SPP yang disampaikan di Luar Negeri
dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri
Penggabungan penghasilan
atas penghasilan yang berasal dari usaha, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis)
atas penghasilan lain seperti bunga, sewa, royalty, dan lain – lain, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis)
atas penghasilan berupa deviden yang diperoleh WP dalam negeri dari penyertaan modal sekurang kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama sama dengan WP dalam negeri lainnya sekurang kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha diluar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek, dilakukan dalam tahun pajak dimana eviden tersebut diperoleh

Penentuan sumber penghasilan
Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penetuan sumber penghasilan sbb :

penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, maka sumber penghasilan adalah Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan
penghasilan berupa bunga, royalty dan sewa sehubungan dengan harta bergerak, maka sumber penghasilan adalah tempat pihak yang membayar tersebut berada
penghasilan tempat sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak maka sumber penghasilan adalah Negara tempat harta tersebut terletak
penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan maka sumber penghasilan adalah Negara tempat pihak yang membayar tersebut berkedudukan
penghasilan berupa bentuk usaha tetap maka sumber penghasilan adalah Negara tempat usaha tersebut menjalankan kegiatannya.

Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN) diambil yang terendah dari ketiga sumber berikut:
Jumlah pajak yang dibayar / terutang dari luar negeri
Penghasilan luar negeri x PPH terutang
Penghasilan kena pajak
Jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, dalam hal penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan luar negerinya
Catatan:
jika pajak penghasilan luar negeri yang diterima untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan maka jumlah pajak yang terutang menurut undang – undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengembalian tersebut dilakukan.
Jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa Negara maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing – masing Negara.
Untuk kerugian yang diderita di luar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan dari luar negeri untuk tahun – tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugian tersebut.
Dalam hal pajak dibayarkan di luar negeri lebih besar dari kredit pajak yang diperkenannkan (PPh pasal 24), maka kelebihan tersebut tidak dapat:
a. Diminta kembali
b. dikompensasikan
c. sebagai pengurang penghasilan


Cara mencari pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri:
cari Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP = PNDN + PNLN
Catatan:
Jika DN rugi diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP
Jika LN rugi tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP
Cari pajak penghasilan terutang dari penghasilan kena pajak (PKP)
cari pajak yang telah dibayar diluar negeri
Cari kredit pajak luar negeri (KPLN)
KPLN = Penghasilan Luar Negeri x PPh terutang
Penghasilan Kena Pajak
bandingkan antara pajak yang telah dibayarkan di luar negeri (poin 3) dengan kredit pajak luar negeri (poin 4), lalu bandingkan mana yang terendah
jumlahkan poin 5 untuk mencari besarnya PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan.

Catatan: Jika PKP < PNLN cukup dicari sampai poin 2

CONTOH SOAL :
menghitung PPh 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri
PT. APAKE' di Indonesia memperoleh penghasilan netto tahun 2009 sbb:
di Negara Korea, memperoleh laba usaha Rp 300.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%)
didalam negeri menderit kerugian Rp 100.000.000
Jawab :
Perhitungan kredit pajak luar negeri PPh 24 :
Menghitung total PKP
Penghasilan dari Korea Rp 300.000.000
Kerugian usaha dalam negeri (Rp 100.000.000)
Penghasilan kena pajak Rp 200.000.000
Jumlah penghasilan netto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurang lain.
meghitung total PPh terutang
28% x Rp. 200.000.000 Rp 56.000.000
PPh terutang Rp 56.000.000
Jadi jumlah PPh pasal 24 adalah Rp. 56.000.000
Menghitung PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha Luar Negeri
PT. APAYA di Jakarta memperoleh penghasilan netto sbb :
Negara Jerman memperoleh laba Rp 200.000.000 ( tarif pajak 40%)
Negara Perancis memperoleh rugi Rp 300.000.000 ( tarif pajak 25%)
Di dalam negeri laba Rp 600.000.000

Jawab :
menghitung total PKP
penghasilan dari Negara Jerman Rp 200.000.000
laba dalam negeri Rp 600.000.000
penghasilan kena pajak Rp 800.000.000
menghitung PPh terutang
28% x Rp. 800.000.000 Rp. 224.000.000
menghitung PPh maksimum di kreditkan di Negara Jerman
Rp 200.000.000 x Rp. 224.000.000= Rp 56.000.000
Rp 800.000.000
menghitung PPh yang dipotong di Negara Jerman
40% * Rp 200.000.000 = Rp 80.000.000